Pemerintah optimistis produksi beras nasional tahun ini akan tetap terkendali, meskipun sekitar 32 ribu hektare (ha) sawah di Indonesia dilaporkan mengalami kekeringan per akhir Agustus 2026. Optimisme ini didasarkan pada berbagai langkah pengamanan produksi padi yang telah dilakukan jauh-jauh hari, termasuk perbaikan irigasi, program pompanisasi, dan pemanfaatan benih tahan kekeringan.
Target produksi beras nasional tahun ini ditetapkan sebesar 34,77 juta ton. Proyeksi capaian untuk periode Januari hingga September 2026 merujuk pada Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Juni 2026, yang diproyeksikan mencapai 28,71 juta ton.
Fenomena El Nino dan ancaman kekeringan mulai menunjukkan dampaknya pada sejumlah lahan pertanian, khususnya sawah. Musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat adanya fenomena El Nino yang kuat. Laporan terbaru dari Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sekitar 32 ribu ha lahan pertanian sawah di seluruh Indonesia telah terdampak kekeringan.
Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Mentan/Kepala Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa angka sawah yang terdampak kekeringan tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total luas lahan pertanian nasional yang mencapai sekitar 11 juta ha. “Laporan terakhir yang kami terima, itu paling terakhir, sekitar 32 ribuan (ha). Tapi dampak kekeringan tersebut saat ini masih dapat kita kendalikan karena sudah diantisipasi jauh-jauh hari,” ungkap Mentan di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis (27/08/2026).
Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi antisipasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap produksi pangan nasional, khususnya beras. Upaya ini bahkan telah dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Sudah diantisipasi sejak awal. Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa,” jelas Mentan. Program-program tersebut merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan sekaligus memastikan keberlanjutan produksi pangan.
Saat ini, dampak kekeringan masih dapat dikendalikan berkat ketersediaan stok pangan nasional yang berada pada level aman. “Alhamdulillah, hasilnya hari ini stok kita masih ada 5 juta ton,” ujar Mentan. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi, serta mengoptimalkan sumber-sumber air yang tersedia. Selain itu, penyediaan benih yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan menjadi salah satu kunci menjaga produktivitas lahan pertanian.
Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, mengemukakan bahwa tantangan utama dalam menjaga produksi beras pada semester II-2026 adalah potensi penurunan ketersediaan air akibat kemarau panjang. Produksi beras yang tinggi pada semester I-2026 telah memperkuat pasokan domestik dan berfungsi sebagai penyangga awal ketahanan pangan nasional.
Namun, prakiraan rendahnya ketersediaan air di sejumlah sentra produksi pada Agustus tahun ini meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan produksi beras di semester II-2026. “Tantangan utama saat ini bukan pada bagaimana menjaga stok beras yang telah terbentuk, melainkan memastikan siklus tanam padi berikutnya tetap berjalan melalui tata kelola air, seperti pengelolaan irigasi, pemanenan air ketika hujan, pemantauan luas tanam, dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),” papar Abra.
Penyerapan Telur
Dalam upaya mendongkrak harga telur dan daging ayam di tingkat peternak melalui skema penyerapan, Mentan Amran mendorong pembentukan pusat pengumpul (hub) untuk kedua komoditas tersebut. Hub ini bertujuan mendukung penyerapan telur dan daging ayam langsung dari peternak untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi efisien untuk penyerapan hasil peternakan, yang menguntungkan baik peternak maupun penyelenggara MBG melalui Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengingat kebutuhan setiap unit MBG relatif kecil, pengiriman langsung dari peternak dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan biaya distribusi. “Ini agar MBG bisa menyerap langsung. Ini bagus, menyerap langsung telur dan ayam dari peternaknya,” ujar Mentan usai bertemu Asosiasi MBG Indonesia.
Dengan sistem hub, pesanan dapat dikonsolidasikan sehingga pengiriman dilakukan dalam volume yang lebih besar, seperti satu hingga dua truk. Terdapat dua kebijakan Kementan yang dirancang untuk memperkuat perlindungan peternak dari sisi produksi dan pasar, serta mendongkrak harga telur.
Pertama, melalui kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), penyerapan telur oleh SPPG dari program MBG diarahkan sesuai petunjuk teknis dengan harga Rp26.500 per kilogram, sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) di produsen. Kedua, dari sisi produksi, pemerintah melanjutkan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog hingga akhir 2026 untuk membantu menjaga ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak.
Presiden Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN), Ki Musbar Mesdi, menilai langkah Kementan memperkuat penyerapan telur melalui SPPG sudah tepat. “Tinggal memastikan kebijakan itu benar-benar terhubung dengan kondisi produksi dan kebutuhan di lapangan,” katanya.
