JAKARTA – Ketersediaan infrastruktur digital dan konektivitas yang terus dibangun pemerintah belum cukup untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi digital. Kunci pertumbuhan berkualitas terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dalam memanfaatkan teknologi tersebut.
Pasar tenaga kerja menunjukkan sinyal kuat akan nilai keterampilan digital. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah di sektor yang berkaitan erat dengan ekonomi digital, seperti Penerbitan, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Pemrograman Komputer, mencapai Rp5,24 juta per bulan. Angka ini 54% lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp3,39 juta.
Lebih menarik lagi, laju kenaikan upah di sektor digital sangat pesat. Antara Februari hingga Mei 2026, upah sektor ini meningkat 10,32%, tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah nasional yang hanya 3,08%. Data ini menegaskan bahwa keterampilan digital semakin bernilai di pasar kerja.
Pertumbuhan ekonomi pun turut didukung oleh sektor informasi dan komunikasi. Pada Triwulan II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%, sementara sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 6,97%, salah satunya didorong oleh pemanfaatan layanan telekomunikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perdagangan.
Digitalisasi kini merambah hampir seluruh sektor ekonomi, tidak lagi terbatas pada perusahaan teknologi. Rumah sakit memerlukan rekam medis digital, sekolah membutuhkan platform pembelajaran, pedagang memerlukan sistem pembayaran dan pemasaran digital, serta korporasi membutuhkan analitik data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas.
Fenomena ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi Arthur Lewis, yang menyatakan bahwa pertumbuhan terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi. Indonesia kini mengalami pergeseran serupa, dari pekerjaan konvensional menuju pekerjaan yang ditopang oleh teknologi dan pengetahuan.
Namun, investasi pada manusia membutuhkan proses. Seorang pekerja tidak bisa langsung beralih ke pekerjaan digital hanya karena potensi gaji yang lebih tinggi. Diperlukan pendidikan, pelatihan, pengalaman, perangkat, informasi, dan kesempatan untuk memasuki pasar kerja baru.
Oleh karena itu, tantangan Indonesia bukan semata-mata kekurangan lapangan kerja digital, melainkan kesenjangan antara ketersediaan lowongan dan kemampuan tenaga kerja untuk mengisinya. Pengembangan talenta digital menjadi bagian krusial dari transformasi struktural ekonomi.
Berbagai inisiatif pengembangan talenta digital telah diluncurkan, salah satunya Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) oleh Bank Indonesia. PIDI dirancang sebagai wadah penguatan kompetensi digital dan ekosistem yang mempertemukan talenta, inovasi, teknologi, dan pasar, sehingga keterampilan dapat bertransformasi menjadi solusi dan produktivitas.
Ukuran keberhasilan pengembangan talenta digital seharusnya tidak hanya dihitung dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan, tetapi lebih kepada berapa banyak yang berhasil memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, menciptakan produk, atau masuk ke rantai nilai digital. Tujuannya adalah membangun kapasitas manusia yang menghasilkan nilai ekonomi besar, bukan sekadar jumlah talenta.
Hal ini juga mengubah pandangan terhadap bonus demografi. Bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi ketika jumlah penduduk usia produktif yang besar berubah menjadi produktivitas dan inovasi, bukan hanya dari jumlah semata. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pengetahuan, inovasi, dan kualitas manusia berperan penting dalam pertumbuhan jangka panjang, selain penambahan modal fisik.
Investasi pada talenta digital menjadi sumber pertumbuhan baru masa depan Indonesia, sekaligus membuka potensi ekspor baru.
Sumber Ekspor Baru
Talenta digital tidak hanya memenuhi kebutuhan industri domestik, tetapi juga berpotensi menjadi sumber ekspor jasa baru. Ekonomi digital memungkinkan jasa diekspor melalui kode program, desain, analisis data, atau layanan kecerdasan buatan tanpa pergerakan fisik barang.
Seorang programmer di Bandung dapat mengerjakan perangkat lunak untuk perusahaan di Singapura, atau analis data di Yogyakarta dapat mengerjakan proyek untuk perusahaan Australia. Ini menghasilkan pendapatan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.
Agenda Digitally Delivered Service Export (DDSE) menjadi penting. World Trade Organization (WTO) mencatat DDSE Indonesia pada 2025 sebesar US$11,76 miliar, tumbuh 7% secara tahunan. Angka global menunjukkan potensi besar yang bisa digarap Indonesia.
Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah talenta digital Indonesia dapat diserap industri domestik, tetapi juga apakah mereka kompetitif untuk melayani konsumen global. Pasar bagi talenta digital Indonesia seharusnya mencakup miliaran orang di seluruh dunia, bukan hanya 280 juta penduduk domestik.
Pengembangan talenta digital harus menjadi bagian integral dari strategi transformasi ekonomi Indonesia. Masa depan ekspor Indonesia mungkin tidak lagi hanya dalam bentuk barang dari pelabuhan, tetapi juga dalam bentuk kode program, desain, analisis data, layanan AI, dan keahlian anak muda yang bekerja dari Indonesia untuk dunia.
*) Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
