REJANGLEBONG,GEGERONLINE.CO.ID-Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri Thobari Muad, Harry Eko Purnomo, ST dan tiga rekan kontraktor, Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, Youki Yusdiantoro (Youki) sangat disayangkan, kata Gafar Uyub Depati Intan salah satu aktivis Pemerhati Kemiskinan Daerah, Sosial dan Kemanusiaan, penggiat media, saat ditemui kediamannya di Air Putih Baru.
Menurut Bang Ayub seorang Fikri (Bupati) sudah pernah diwawancarai 8 bulan silam dan sudah ditayangkan, intinya mengingatkan jangan sampai terjadi Pungutan Liar (Pungli) trennya Fee proyek selama menjabat Bupati Rejang Lebong. Singkat cerita Fikri menjelaskan, “itu tidak akan saya lakukan – saya sangat berhati – hati mang (Paman),” ungkapnya, 30 Maret 2026.
Dalam analisa Bang Ayub, sejak tahun pertama memasuki tahun kedua masa jabatannya, ada rumor yang di tangkap soal, dugaan “ Fee proyek”.
“Saya pikir itu batas rumor, ternyata jadi kenyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mereka pada 9–10 Maret 2026, perbuatannya kita sayangkan.” Dan lanjut dia, “Fikri adalah anak muda dan tokoh muda Rejang Lebong yang naik ke pentas politik daerah,” terangnya.
Dia diamanahkan oleh masyarakat Rejang Lebong di Pilkada 2024, untuk membangun daerah dari segala bidang, mengingat para Bupati sebelumnya, belum maksimal bekerja untuk rakyat.
“Maka di imbau kepada masyarakat, Pemerintah daerah, Kabupaten dan Provinsi serta pemerintah pusat untuk menentukan Bupati definitif kedepan harus dengan pertimbangan yang matang dan punya reputasi pada karir dan pekerjaan yang di tekun sebelumnya,” demikian tandas bang Ayub.
Sementara itu, Ishak Burmansyah menyampaikan, jika masih berkulit dengan Fee proyek maka Bupati yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan di tangkap KPK.
“KPK tidak hanya berpatok dengan kasus Fee yang terjadi tempo hari, tapi KPK cek kelapangan, bukti sudah terjadi di Rejang Lebong, patut diduga bobroknya pembangunan di Rejang Lebong, contohnya, pembangunan proyek jalan Pasar Atas yang telah angkat oleh DPRD Rejang Lebong. Selain itu, menurut Pers rilis KPK, sumber Fee antara lain berasal dari pembangunan jalan dan drainase,” beber Bur
Keseriusan KPK juga memeriksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan seluruh sudah di pasang pos line, meski sekarang sudah di buka.
“Mohon kepada KPK RI, untuk usut kasus ini tanpa ada tebang pilih,” tegas Bur.
Sambung Bur, “hanya baru kali ini di Rejang Lebong yang di usut oleh KPK dan tidak tertutup kemungkinan masa pimpinan Kepala Daerah yang lampau, hal serupa tidak ada yang di usut,” pungkasnya. (SB/*)