Kalangan pengusaha di sektor pelayaran terus mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung pengadaan dan pembangunan kapal di dalam negeri.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Permesinan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami menyatakan bahwa industri galangan kapal masih sangat membutuhkan dukungan kebijakan. Dukungan yang diharapkan meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final, serta penyediaan pembiayaan dengan suku bunga rendah.
“Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” ujar Anita di Jakarta, Senin (31/08/2026).
Anita menjelaskan bahwa investasi di industri galangan kapal bersifat padat modal. Fasilitas produksi dan sumber daya manusia yang ada harus terus dipelihara. Oleh karena itu, kesinambungan pesanan menjadi sangat krusial agar kapasitas yang telah dibangun oleh industri nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.
IPERINDO, lanjut Anita, berupaya agar galangan kapal nasional semakin mampu mendukung seluruh kebutuhan kapal di Indonesia. Ini mencakup layanan perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) dengan kualitas terbaik, perbaikan besar (refurbishment), hingga pembangunan kapal baru.
“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kita manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.
Anita menambahkan, keberpihakan kepada galangan nasional harus diimbangi dengan dukungan kepada perusahaan pelayaran yang ingin membangun kapal baru di Indonesia. Pemerintah perlu menciptakan skema insentif yang menjadikan pembangunan kapal baru di dalam negeri lebih menarik dan kompetitif.
“Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelas Anita.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara industri pelayaran dan industri galangan kapal. Pelayaran akan memperoleh dukungan untuk melakukan investasi armada baru, sementara galangan nasional mendapatkan kesinambungan pesanan. Hal ini akan memastikan investasi, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang telah dibangun dapat terus berkembang.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menambahkan, selain kebijakan fiskal, pengadaan kapal baru juga diharapkan dapat didukung oleh perbankan nasional melalui keringanan bunga dan tenor yang panjang. Carmelita menekankan bahwa industri pelayaran merupakan industri padat modal dan memegang peranan penting dalam penegakan kedaulatan maritim Indonesia.
“Industri ini vital yang menunjukkan sebuah kedaulatan di wilayah perairan. Karenanya ia padat modal sehingga sewajarnya membutuhkan perhatian pemerintah sebagaimana industri lain di tanah air,” pungkasnya.
