Pemerintah menempatkan elektrifikasi sepeda motor sebagai salah satu langkah strategis dalam transformasi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di DPR RI, 14 Agustus lalu, menggarisbawahi komitmen untuk mempercepat elektrifikasi mobilitas rakyat. Rencananya, pemerintah akan mengembangkan ekosistem motor listrik nasional dan memberikan insentif kepada satu juta unit motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.
Langkah ini memiliki tiga tujuan utama: menekan biaya transportasi bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya. Kebijakan ini dinilai rasional mengingat tingginya angka ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor. Produksi minyak nasional yang hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari tidak mencukupi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sebagaimana tercatat dalam Nota Keuangan.
Oleh karena itu, elektrifikasi transportasi dipandang bukan sekadar solusi beban subsidi yang terus membengkak, melainkan juga sebagai upaya penguatan ketahanan energi dan perbaikan neraca eksternal. Namun, program ini tidak boleh hanya berhenti pada proyek subsidi kendaraan semata.
Insentif senilai sekitar Rp3 juta per unit memang dapat menjadi daya tarik awal. Akan tetapi, bagi calon pembeli, faktor penentu keputusan pembelian tidak hanya selisih harga motor listrik dengan motor konvensional. Pertimbangan seperti kemampuan membayar uang muka dan cicilan, umur serta harga baterai, ketersediaan infrastruktur pengisian atau penukaran baterai, layanan purnajual, hingga nilai jual kembali menjadi sama pentingnya. Oleh karena itu, skema pembiayaan hijau berbunga rendah dan skema sewa baterai perlu diintegrasikan secara mendalam ke dalam ekosistem.
Lebih krusial lagi, subsidi yang diberikan harus memiliki jalan keluar yang jelas. Tujuan akhirnya bukan menciptakan ketergantungan permanen pada APBN untuk menekan harga motor listrik, melainkan mencapai harga yang terjangkau melalui skala ekonomi, peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, dan peningkatan kandungan lokal dalam produksi. Komponen vital seperti baterai, powertrain, komponen elektronik, hingga perangkat lunaknya harus semakin banyak diproduksi di Indonesia. Dengan demikian, setiap rupiah insentif yang digelontorkan tidak hanya membiayai konsumsi kendaraan baru, tetapi juga berkontribusi pada penghematan BBM serta pembangunan industri dan penciptaan lapangan kerja baru.
Potensi program ini memang sangat besar. Berbagai kajian memproyeksikan peralihan 11 juta unit motor konvensional ke listrik dapat menghasilkan penghematan subsidi BBM sebesar Rp82,2 triliun dalam kurun waktu 2027–2037. Selain itu, substitusi impor minyak diprediksi mencapai Rp45 triliun, dengan nilai ekonomi ekosistem yang ditargetkan menyentuh Rp150 triliun pada periode 2026–2031. Jika angka-angka tersebut dapat direalisasikan, insentif fiskal pada fase awal dapat dianggap sebagai investasi strategis untuk membentuk pasar dan industri, bukan sekadar subsidi konsumsi.
Namun, kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan ambisi ini masih perlu dibuktikan. Terdapat jarak yang cukup mencolok antara pernyataan Presiden dan dokumen fiskal RAPBN 2027. Sementara Presiden menargetkan insentif untuk satu juta motor listrik, Nota Keuangan RAPBN 2027 justru mencantumkan target konversi motor BBM ke motor listrik hanya sebanyak 63.000 unit pada 2027, dengan proyeksi enam juta unit hingga 2029. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana kedua target ini akan bertemu: berapa proporsi kendaraan baru dan hasil konversi, berapa total kebutuhan fiskal yang diperlukan, siapa saja penerima manfaatnya, serta bagaimana tahapan pencapaiannya secara rinci.
Kepastian regulasi juga menjadi elemen krusial yang tidak boleh tertunda. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengumuman insentif tanpa disertai petunjuk teknis yang jelas justru dapat membuat konsumen menunda keputusan pembelian. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan peta jalan yang mencakup rincian insentif, persyaratan kandungan lokal, standardisasi dan garansi baterai, mekanisme battery swapping, skema pembiayaan, aspek keselamatan, strategi daur ulang baterai, serta rencana penanganan dampak transisi terhadap industri komponen konvensional dan tenaga kerjanya.
Transisi menuju kendaraan listrik juga tidak seharusnya dilakukan dengan membatasi konsumsi Pertalite secara agresif sebelum alternatifnya benar-benar siap dan terjangkau. Sepeda motor bagi jutaan pekerja merupakan alat utama untuk mencari nafkah, bukan sekadar barang gaya hidup. Nota Keuangan sendiri menekankan pentingnya reformasi subsidi yang harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan momentum yang tepat, dengan arah jangka menengah untuk mengalihkan subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan yang ditargetkan kepada penerima manfaat.
Maka, urutan prioritas yang harus ditempuh adalah: pertama, membangun industri motor listrik nasional, kedua, menurunkan biaya produksinya, ketiga, menyiapkan infrastruktur pembiayaan dan pengisian daya, keempat, menumbuhkan pasarnya, dan terakhir, melakukan reformasi subsidi BBM secara bertahap dan tepat sasaran. Urutan ini tidak boleh dibalik. Keberhasilan program motor listrik akan terwujud apabila masyarakat pada akhirnya memilihnya bukan karena terpaksa meninggalkan motor bensin atau tergoda oleh subsidi sesaat, melainkan karena kendaraan listrik terbukti lebih murah, praktis, dan menguntungkan dalam jangka panjang.
Pada titik itulah keberhasilan program ini seharusnya diukur. Motor listrik Indonesia harus mampu menjadi pilihan yang ekonomis bukan karena bergantung pada subsidi, melainkan karena industrinya telah berhasil berdiri sendiri dan mandiri.
