Perkembangan pesat kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi digital menjanjikan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun, kemajuan ini tidak serta-merta menjamin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Tanpa arahan kebijakan dan tata kelola yang tepat, teknologi justru berpotensi memperlebar jurang kesenjangan.
Hal ini mengemuka dalam Biennial Policy Conference (BPC) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Bali pada 26–27 Agustus 2026. Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya menempatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan manusia, bukan sebagai tujuan akhir.
“Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya,” tegas Thomas, seperti dikutip dari keterangan resmi BI pada Senin (31/8/2026).
Pesan ini menjadi krusial di tengah kompleksitas ekonomi global yang menghadapi disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan fragmentasi geoekonomi secara bersamaan. Inovasi sangat dibutuhkan sebagai penggerak pertumbuhan, namun stabilitas ekonomi dan keuangan tetap menjadi fondasi agar inovasi dapat berkembang tanpa menimbulkan risiko baru.
Teknologi Perlu Diarahkan
Peraih Nobel Ekonomi 2024, Prof. Daron Acemoglu, mengingatkan bahwa negara memegang peran vital dalam menentukan arah pengembangan teknologi, khususnya AI. Arah pengembangan ini akan sangat menentukan apakah kemajuan teknologi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru memperbesar ketimpangan.
Oleh karena itu, kapasitas dan tata kelola institusi menjadi faktor penentu. Negara tidak hanya dituntut mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus memastikan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi BI, prinsip ini juga berarti bahwa perkembangan ekosistem digital perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Prof. Peter Howitt, Peraih Nobel Ekonomi 2025, menambahkan bahwa inovasi memerlukan lingkungan ekonomi yang stabil. Dua fondasi penting untuk inovasi jangka panjang adalah persaingan usaha yang sehat, perlindungan kekayaan intelektual, serta sektor keuangan yang kuat dan stabil sebagai penyokong pendanaan inovasi.
Stabilitas harga juga memiliki korelasi langsung dengan kemampuan inovasi suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian dan biaya pendanaan, sementara guncangan finansial dapat menghambat aktivitas riset dan pengembangan. Regulasi bank sentral, menurut Howitt, harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan ruang bagi inovasi.
Tantangan Multidimensi
Kompleksitas tantangan semakin bertambah mengingat transformasi digital tidak mengenal batas negara. Perkembangan central bank digital currency (CBDC), tokenisasi, aset digital, hingga AI menuntut ekosistem yang efisien, saling terhubung, sekaligus tangguh. Ditambah lagi, risiko perubahan iklim dan kebutuhan pembiayaan berkelanjutan menambah kerumitan kebijakan yang harus dihadapi bank sentral.
Thomas Djiwandono menegaskan bahwa persoalan multidimensi ini tidak dapat ditangani oleh bank sentral secara mandiri. “Kolaborasi lintas negara dan jaring pengaman keuangan kawasan dibutuhkan sebagai perisai bersama dalam menghadapi dinamika siklus keuangan global,” ujarnya.
Dengan demikian, tugas bank sentral di era teknologi bukan hanya menjaga inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral juga dituntut untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi tanpa mengorbankan stabilitas dan inklusivitas. Teknologi boleh saja bergerak semakin cepat, namun kebijakan harus memastikan bahwa manusia tidak tertinggal di belakangnya.
