JAKARTA – Perkumpulan Pedagang dan Industri Kacang Indonesia (PPIKI) menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi ini akan dijalin baik antar pelaku industri maupun dengan pemerintah, demi mendorong kemajuan industri kacang di Tanah Air.
Melalui organisasi ini, PPIKI berencana mendorong berbagai program strategis. Beberapa di antaranya adalah penguatan jaringan antaranggota, fasilitasi business matching, penyediaan akses informasi pasar, peningkatan kompetensi anggota, serta pengembangan kemitraan antara petani dan industri. Selain itu, PPIKI juga akan fokus pada penguatan produksi nasional, hilirisasi, pengembangan ekspor, dan advokasi kebijakan terkait perdagangan dan industri kacang.
“PPIKI bukan sekadar organisasi, tetapi rumah bersama bagi seluruh pelaku perdagangan dan industri kacang Indonesia. Kami ingin organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi anggota, memperkuat industri, membuka peluang pasar, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Ketua Umum PPIKI Owen Rahadian di Jakarta, akhir pekan lalu.
Owen Rahadian terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Deklarasi PPIKI yang diselenggarakan pada 10 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 50 anggota PPIKI dari berbagai wilayah di Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.
MUNAS dan Deklarasi PPIKI menjadi momen penting sebagai wadah nasional bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan, distribusi, pengolahan, industri, ekspor, impor, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan komoditas kacang di Indonesia. Kehadiran perwakilan pemerintah dalam acara tersebut juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem perdagangan dan industri kacang yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh rantai usaha.
PPIKI telah didirikan secara resmi melalui Akta Notaris pada 5 Mei 2026. Dengan pelaksanaan MUNAS dan Deklarasi ini, PPIKI memperkuat fondasi organisasinya, menyatukan visi para anggota, menetapkan arah strategis, serta membentuk kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi ke depan. PPIKI berharap dapat menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam memberikan masukan berdasarkan kebutuhan industri dan kondisi lapangan, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, petani, pelaku perdagangan, dan industri.
Dalam forum tersebut, juga ditetapkan kepengurusan inti PPIKI periode 2026–2029. Owen Rahadian dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum, Haryanto Tjahjadikarta sebagai Wakil Ketua Umum, Maria Eva Sriulina, S.Sos., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, Vishnu Sisodiya sebagai Sekretaris Umum, Tahir Johanes sebagai Bendahara Umum, dan Diana Sung sebagai Pengawas Umum. Kepengurusan ini diharapkan mampu membawa PPIKI menjadi organisasi yang profesional, solid, transparan, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.
Kehadiran sekitar 50 anggota dari berbagai daerah menunjukkan semangat kolaborasi dan kebutuhan akan satu wadah yang mampu mempertemukan para pelaku dalam ekosistem kacang Indonesia. Ekosistem ini mencakup petani, pedagang, distributor, industri pengolahan, eksportir, importir, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. PPIKI memiliki visi untuk menjadi organisasi perdagangan dan industri kacang yang profesional, berintegritas, berdaya saing global, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Melalui momentum MUNAS dan Deklarasi PPIKI pada 10 Agustus 2026 di JW Marriott Hotel, Jakarta, seluruh anggota berkomitmen membangun organisasi dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, transparansi, integritas, dan kolaborasi. Dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026–2029, PPIKI diharapkan dapat segera menjalankan berbagai program strategis serta memperkuat perannya dalam mendorong kemajuan perdagangan dan industri kacang Indonesia dari hulu hingga hilir.
“PPIKI berkomitmen memperkuat perdagangan, meningkatkan daya saing industri, mengembangkan kemitraan, memperluas akses pasar, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas Owen.
